MEDAN, 22 Agustus 2026. Pendidikan tinggi sedang memasuki fase perubahan yang sangat cepat. Digitalisasi, pembelajaran jarak jauh, fleksibilitas perkuliahan, kemudahan memperoleh akses pendidikan, serta model pendidikan dengan biaya yang semakin terjangkau memang merupakan bagian dari kemajuan. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada persoalan besar yang perlu kita renungkan: ke mana arah pendidikan tinggi kita ketika pendidikan semakin kuat dipengaruhi oleh logika pasar?
Hari ini, masyarakat semakin ditawarkan model pendidikan yang murah, fleksibel, dapat diakses dari mana saja, tidak terlalu bergantung pada kehadiran fisik, dan memungkinkan seseorang menyelesaikan pendidikan dengan berbagai kemudahan administratif maupun akademik. Model seperti ini tentu memiliki manfaat, terutama dalam memperluas akses pendidikan.
Namun, ketika model tersebut berkembang secara massif dan tidak diimbangi dengan kebijakan yang mempertimbangkan keberlangsungan seluruh ekosistem pendidikan tinggi, dampaknya akan terasa sangat besar, terutama bagi perguruan tinggi swasta.
Perguruan tinggi swasta memiliki struktur biaya yang tidak kecil. Mereka harus membiayai dosen, tenaga kependidikan, gedung, laboratorium, perpustakaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, akreditasi, sistem penjaminan mutu, serta berbagai kebutuhan akademik lainnya. Pada saat yang sama, mereka harus mendapatkan mahasiswa untuk membiayai seluruh aktivitas tersebut.
Ketika masyarakat kemudian memiliki semakin banyak pilihan pendidikan yang murah dan fleksibel, perguruan tinggi swasta menghadapi tekanan yang semakin berat. Jumlah mahasiswa baru menurun, pendapatan berkurang, sementara biaya penyelenggaraan pendidikan tetap harus berjalan.
Di sinilah persoalan menjadi serius.
Kampus yang kesulitan mendapatkan mahasiswa akan mulai melakukan efisiensi. Namun, efisiensi yang terus-menerus dilakukan dapat berujung pada sesuatu yang lebih berbahaya: kualitas pendidikan perlahan dikorbankan demi keberlangsungan institusi.
Dosen ditekan dengan beban kerja yang semakin tinggi, pengembangan akademik dikurangi, penelitian menjadi semakin sulit, fasilitas tidak berkembang, dan berbagai aktivitas yang sesungguhnya penting bagi kehidupan akademik mulai dianggap sebagai beban biaya.
Pada akhirnya, kampus tidak lagi hanya berpikir bagaimana mendidik mahasiswa dengan sebaik-baiknya, tetapi bagaimana mempertahankan jumlah mahasiswa agar institusi tetap hidup.
Inilah paradoks pendidikan tinggi kita: akses semakin mudah, biaya semakin murah, tetapi kualitas pendidikan justru berpotensi semakin tidak menjadi perhatian utama.
Kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan tidak selalu tampil dalam bentuk biaya kuliah yang mahal. Ia juga dapat hadir ketika pendidikan diperlakukan sebagai pasar, mahasiswa diposisikan sebagai konsumen, kampus sebagai penyedia jasa, dan keberhasilan institusi terutama diukur dari kemampuan mendapatkan serta mempertahankan mahasiswa.
Jika logika ini terus dibiarkan, perguruan tinggi swasta akan berada dalam posisi yang semakin sulit. Kampus yang tidak memiliki modal besar akan semakin terpinggirkan. Sebagian akan mengecil, sebagian bergabung dengan institusi lain, dan sebagian lainnya mungkin tidak mampu bertahan.
Yang lebih mengkhawatirkan, masyarakat akhirnya dapat terbiasa dengan paradigma bahwa pendidikan tinggi yang baik adalah pendidikan yang paling mudah, paling murah, dan paling fleksibel. Padahal pendidikan yang bermutu tidak selalu dapat dibangun dengan prinsip serba murah dan serba mudah.
Pendidikan membutuhkan proses. Membutuhkan interaksi. Membutuhkan kedisiplinan. Membutuhkan dosen yang berkualitas. Membutuhkan penelitian. Membutuhkan tradisi akademik. Dan yang paling penting, membutuhkan proses panjang untuk membentuk manusia yang memiliki pengetahuan, karakter, kemampuan berpikir kritis, dan tanggung jawab sosial.
Karena itu, negara tidak cukup hanya memastikan semakin banyak orang dapat masuk perguruan tinggi. Negara juga harus memastikan bahwa pendidikan yang mereka terima benar-benar bermutu.
Jangan sampai kita terlalu bangga dengan meningkatnya angka partisipasi pendidikan tinggi, tetapi lupa bertanya tentang kualitas manusia yang dihasilkan.
Pendidikan tinggi bukan sekadar industri pencetak ijazah. Kampus bukan sekadar tempat transaksi antara mahasiswa dan penyedia layanan pendidikan. Pendidikan adalah investasi peradaban.
Karena itu, inovasi dan digitalisasi pendidikan harus terus didukung, tetapi jangan sampai kemudahan akses berubah menjadi komersialisasi tanpa kendali. Persaingan harus mendorong peningkatan mutu, bukan justru memaksa perguruan tinggi berlomba menurunkan biaya dan standar agar dapat bertahan hidup.
Jika keberlangsungan perguruan tinggi swasta dibiarkan terancam dan kualitas pendidikan dibiarkan menjadi persoalan sekunder, maka yang sedang kita pertaruhkan bukan hanya masa depan kampus-kampus swasta.
Kita sedang mempertaruhkan masa depan pendidikan tinggi itu sendiri.
(rh)
Komentar